Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Coaching Clinic bertajuk “Pengembangan Kapasitas Kehumasan Pemerintahan Dalam Negeri” di Cityloog Hotel Tebet, Jakarta, pada 11-13 Februari 2026. Kegiatan yang diikuti 60 peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemendagri ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat peran kehumasan dalam mendukung penyampaian kebijakan pemerintah di tengah derasnya arus informasi digital. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) komunikasi yang aplikatif di unit kerja masing-masing.

Pembukaan kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa aparatur kehumasan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

“Kehumasan tidak lagi hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara utuh, tepat sasaran, serta mampu membangun dan menjaga kepercayaan publik,” ujar Benni, Kamis (12/02/2026). 

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehumasan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi sekaligus memperkuat koordinasi komunikasi lintas unit kerja.

Antisipasi Krisis Komunikasi

Materi selanjutnya disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Sekretariat Negara RI, Akhmad Firmannamal, yang membahas strategi komunikasi publik dan manajemen isu. Ia menegaskan pentingnya kemampuan aparatur kehumasan dalam membaca perkembangan isu strategis serta merumuskan pesan komunikasi yang tepat. Firman menjelaskan, perkembangan teknologi digital membuat arus informasi semakin cepat dan berpotensi memicu krisis komunikasi jika tidak dikelola dengan baik.

“Saat ini sumber isu bisa datang dari berbagai arah, mulai dari media massa hingga pesan berantai seperti broadcast WhatsApp. Informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan sangat cepat dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, isu dapat berkembang menjadi krisis ketika mendapatkan perhatian luas dari publik dan media.

“Isu bisa berubah menjadi krisis ketika terjadi peristiwa pemicu, misalnya ketika isu viral di media sosial lalu diangkat media nasional. Pada kondisi tersebut, instansi harus siap dengan prosedur penanganan krisis, termasuk pembentukan tim krisis dan penunjukan juru bicara resmi,” jelasnya.

Menurut Firman, penanganan krisis juga membutuhkan strategi komunikasi yang tepat, termasuk penyampaian klarifikasi maupun permintaan maaf secara proporsional guna meredam ketegangan isu. Firman juga membahas mengenai pengelolaan media dan konten komunikasi publik. Ia menyoroti pentingnya perencanaan produksi konten yang relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi untuk memperluas jangkauan pesan kebijakan pemerintah. 

Salah satu peserta, Dewi Nur Mayang Sari dari Biro Sumber Daya Manusia Kemendagri, menilai kegiatan ini memberikan wawasan baru dalam pengelolaan komunikasi publik.

“Kegiatan ini membuka perspektif baru bagi kami dalam memahami strategi komunikasi pemerintah, khususnya dalam mengelola isu yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Ia berpendapat materi yang disampaikan relevan dengan tantangan kerja kehumasan saat ini, terutama dalam menyusun narasi komunikasi yang lebih terarah dan mudah dipahami publik. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan media dan komunikasi publik.

Melalui kegiatan ini, Kemendagri berharap aparatur kehumasan dapat semakin profesional dalam menjalankan fungsi komunikasi publik. Penguatan kapasitas kehumasan diharapkan mampu memperkuat sinergi komunikasi lintas unit kerja sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Artikel ini telah tayang:
https://www.tribunnews.com/nasional/7791041/perkuat-strategi-komunikasi-publik-kemendagri-gelar-coaching-clinic-kehumasan